Pemerintah Thailand dibubarkan

Mahkamah Konstitusi Thailand, Selasa (2/12), melarang Perdana Menteri (PM) Somchai Wongsawat berkecimpung di dunia politik selama lima tahun.

Pengadilan juga membubarkan partai berkuasa Thailand, People Power Party (PPP) dan dua partai lainnya karena kasus kecurangan pemilu pada Desember 2007.
Begitu mendengar keputusan itu, demonstran antipemerintah yang dimotori Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) berjanji mengakhiri pengepungan di Bandara Suvarnabhumi dan Don Muang di Bangkok pada Rabu (3/12) ini. Penerbangan internasional kemungkinan juga akan dibuka kembali pada Jumat (5/12).
Selain Somchai, putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi ini membuat 59 pejabat eksekutif dari tiga partai juga dilarang berkecimpung di dunia politik selama lima tahun.
Namun anggota legislatif dari tiga partai lain anggota koalisi yang lolos dari hukuman, bisa bergabung dengan partai lain untuk membentuk koalisi baru dan memilih perdana menteri.
Selama masa itu, Deputi Perdana Menteri Chaowarat Chandeerakul akan menjabat sebagai PM caretaker. Parlemen akan memilih perdana menteri baru dalam waktu 30 hari. Para pemimpin partai yang dibubarkan telah bertekad membentuk pemerintahan baru di bawah bendera baru tanpa Somchai.
Somchai Wongsawat menerima putusan pengadilan untuk mundur karena kecurangan pemilu yang dilakukan partai politiknya. Kepada para wartawan di Kota Chiang Mai, Somchai mengatakan, putusan pengadilan itu bukan masalah baginya.
”Saya tidak bekerja untuk diri saya sendiri. Sekarang saya akan menjadi warga negara sepenuhnya,” kata ipar mantan PM Thaksin Shinawatra itu.
Menurut kepala panel pengadilan yang terdiri atas sembilan hakim, Chat Chonlaworn, putusan ini dikeluarkan untuk membuat standar politik dan contoh. ”Partai-partai politik yang tidak jujur merusak sistem demokrasi Thailand. Pengadilan tak punya pilihan lain,” ungkap hakim Chat seperti dilansir kantor berita AFP.
Putusan ini dikeluarkan pengadilan di tengah konfrontasi antara Somchai dengan massa pendemo antipemerintah yang menduduki bandara internasional dan domestik Thailand.
Somchai terpilih oleh parlemen pada 17 September untuk menggantikan Samak Sundaravej, yang dipaksa mundur setelah tampil di acara masak di televisi. Dalam putusan ini dinyatakan, PPP harus dibubarkan karena para eksekutif PPP telah terbukti melakukan penipuan suara setelah pemilihan umum Desember 2007. Selain PPP, partai lainnya yang dibubarkan adalah partai Machima Thipatai dan partai Chart Thai. ”Apakah kalian puas atau tidak dengan putusan ini, kami minta kalian menerimanya,” pungkas hakim Chat.
Namun, berdasarkan Konstitusi, para anggota parlemen dari partai yang dibubarkan itu bisa tetap menduduki jabatannya dengan bendera partai lain sehingga mereka juga bisa membentuk pemerintahan baru.
Putusan ini disambut gembira oleh ribuan demonstran Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) yang menduduki bandara internasional dan domestik Thailand di Bangkok.

Related Posts by Categories