SBY marah, kasus Lapindo berakhir

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melontarkan kemarahannya atas penanganan sisa ganti rugi bagi korban luapan lumpur Lapindo yang berlarut-larut. Pada Hari
itu, Rabu (3/12), korban lumpur Lapindo dan PT Minarak Lapindo Jaya akhirnya mencapai kesepakatan pembayaran sisa ganti rugi.

Dari Kantor Kepresidenan dilaporkan, Presiden sempat mengungkapkan kemarahannya saat bertemu dengan perwakilan Bakrie Group, Nirwan Bakrie, dan sejumlah menteri membahas Lapindo. ”Saya saja sudah merasa tidak nyaman dengan suasana ini. Saya kecewa. Aceh saja bisa diselesaikan, tapi kenapa ini tidak? Ini membuat pusing,” tutur Presiden bernada tinggi.
Kemarahan Presiden terekam kamera televisi saat bertemu dengan perwakilan Bakrie Group, Nirwan Bakrie, dan sejumlah menteri membahas Lapindo.
SBY terlihat serius sambil menepuk dadanya. SBY mengundang Nirwan untuk membahas kasus Lapindo di Kantor Kepresidenan.
Terpisah, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan, pembayaran senilai Rp 30 juta setiap tahapnya. ”Sisa 80% disepakati pembayaran secara bertahap. Begitu jatuh tempo pembayaran pertama Rp 30 juta sampai selesai,” ujar Djoko seusai pertemuan dengan korban Lapindo, PT Minarak Lapindo Jaya dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS) di Istana Negara, Rabu.
Menurut Djoko, kesepakatan membayar dengan cara menyicil ini lantaran pihak Lapindo Brantas tidak bisa bayar sepenuhnya akibat goncangan krisis yang juga berimbas pada keuangan PT Minarak Lapindo Jaya.
Sementara itu, pihak korban lapindo dan Ketua Tim 16 yang membawahi 4.000 kepala keluarga, Koes Sulasono mengatakan pihaknya menerima usulan tersebut setelah melalui proses negosiasi yang sangat alot.
PT Minarak Lapindo Jaya akan membayar ganti rugi sebesar Rp 30 juta yang dicicil per bulan kepada warga korban lumpur Lapindo di Sidoarjo. Warga juga akan diberi uang kontrak rumah senilai Rp 2,5 juta.
”Kami memberi tawaran Rp 75 juta, tapi setelah melalui proses nego akhirnya dicapai kesepakatan Rp 30 juta ditambah uang kontrak rumah Rp 2,5 juta,” ujar Koes Sulassono.
Awalnya pihak Minarak, diwakili Nirwan Bakrie, mematok angka 15 juta setiap bulan tanpa memberi uang kontrak rumah Rp 2,5 juta. Apakah nanti semua warga korban lumpur Lapindo setuju? ”Mereka kan semua terserah Presiden. Kalau Presiden sudah ikut menangani, mereka setuju,” kata Nirwan.
Sebelum dicapai kesepakatan, warga korban lumpur Lapindo sempat marah. Mereka mengancam menduduki Bandara Juanda, Surabaya, dan menutup jalur Porong. ”Rencananya, kami gerakkan ke Bandara Juanda dan penutupan jalur Porong. Warga dari empat desa berjumlah ribuan,” ujar Sumitro, salah seorang koordinator warga korban Lapindo yang menduduki Kedubes Kerajaan Belanda, Rabu.
Sebelumnya, Istana Negara kembali dikepung warga korban lumpur Lapindo. Tak berhasil menemui Presiden, warga emosi dan mencoba menutup Jl Medan Merdeka Utara. Aksi saling dorong dengan polisi pun tidak terhindarkan.
Awalnya para peserta aksi unjuk rasa tersebut menduduki satu lajur Jl Medan Merdeka Utara. Namun setelah tidak ada kejelasan Presiden SBY akan menemui mereka, warga berniat memblokade seluruh badan jalan

Related Posts by Categories